Ingat, Ini Pedoman Bermedia Sosial Berdasarkan Tuntunan Agama

.
. (Net)

KLIKPOSITIF - Perkembangan zaman modern membuat kehidupan manusia dari berbagai aspek berubah. Salah satu perubahan itu terdapat pada aspek muamalah.

Adapun muamalah yang dimaksud dalam konteks ini bukan kegiatan transaksi jual beli, melainkan lebih kepada proses interaksi sosial baik individu maupun kelompok yang terkait dengan hubungan antarmanusia meliputi kegiatan pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi) suatu informasi yang dilakukan melalui platform media sosial.

baca juga: Gus Baha: Ada 2 Unsur dalam Shalawat, Penyelamat Pembacanya pada Hari Kiamat

Kemunculan media sosial sebagai salah satu tanda kemajuan teknologi, turut memberi sumbangsih adanya perubahan terkait cara kita bermuamalah di kehidupan sehari-hari.

Secara konvensional, dahulu manusia biasa melakukan interaksi sosial melalui tatap muka. Namun kebiasaan ini perlahan berubah dengan kehadiran teknologi di hidup manusia. Sekarang melalui gawai, kita sudah bisa melakukan berbagai macam jenis interaksi sosial termasuk bermuamalah didalamnya.

baca juga: Terungkap, Ini Penyebab Munculnya Asap Berbau dari Tanah di Tanjuang Batuang Agam

Menyikapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait pedoman bermuamalah di media sosial berdasarkan tuntunan agama , agar dalam bermuamalah melalui media sosial dapat berjalan dengan kondusif dan terhindar dari hal-hal yang menjurus pada perbuatan negatif.

Berikut ini hukum dan pedoman kegiatan bermuamalah di media sosial yang baik, merujuk pada Fatwa MUI No 24 Tahun 2017:

baca juga: Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Produksi Anhui Halal

1. Bermuamalah dilandasi dengan iman dan taqwa pada Allah SWT

Dalam bermuamalah dengan sesama, baik dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap Muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (muasyarah bil maruf), persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-maruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu an al-munkar).

baca juga: Wamenag: Dakwah Itu Membina, Bukan Menghina

2.Memperhatikan adab saat bermuamalah

Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan etika atau adab saat bermuamalah, baik pada sesama umat muslim maupun yang bukan Muslim.

Konsep bermuamalah yang baik adalah senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran serta kemaksiatan. Selain itu, muamalah juga dapat dijadikan ajang untuk mempererat persaudaraan (ukhuwwah),baik persaudaraan keislaman(ukhuwwah Islamiyyah), persaudaraan kebangsaan(ukhuwwah wathaniyyah), maupun persaudaraan kemanusiaan(ukhuwwah insaniyyah)

3. Dilarang menghasut dan memfitnah di media sosial

Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, berprasangka buruk, namimah (adu domba), penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian, dan ajakan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.

Persoalan-persoalan ini secara tegas dibahas dan dilarang berdasarkan dalil berikut:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahapenerima taubat, Mahapenyayang. (QS Al Hujurat: 12)

"Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah" (QS Al Qalam 10 -- 11)

4. Tidak melanggar ketentuan agama dan hukum undang-undang yang berlaku

Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjaga dari sisi agama , hendaknya juga kita perhatikan hukum bermuamalah melalui media sosial yang diatur negara.

Dalam hukum negara, hal ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU N0. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai dari pasal 27-30. Undang-undang ini mengatur tentang konten yang tidak selayaknya diunggah, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, termasuk juga mencuri data tanpa izin.

5. Verifikasi kebenaran informasi/konten yang diterima

etiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun serta dipastikan kemanfaatannya.

Upaya melakukan tabayun juga lebih baik dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut semakin beredar luas ke publik. Dalil anjuran tabayun adalah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS Al Hujurat: 6)

6. Perhatikan isi konten/informasi sebelum disebarkan ke khalayak luas

Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.

Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi. Jangan tergesa-gesa menyampaikan informasi yang belum teruji validitasnya.

Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari setan." (HR Al Baihaki)

7. Penyebaran konten/informasi dilakukan apabila sudah teruji kebenarannya

Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.

Selain itu, perlu diperhatikan juga informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.

Tidak disarankan untuk menyebarkan informasi, apabila informasi tersebut tidak cocok atau sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu.

Editor: Eko Fajri