Pastikan Keakuratan Data PPNPN, BPJS Kesehatan Adakan Rekonsiliasi Data dengan Satker

BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menggelar rekonsiliasi data dengan mengundang masing- masing satuan kerja (Satker) dan perangkat daerah, Rabu (16/09).
BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menggelar rekonsiliasi data dengan mengundang masing- masing satuan kerja (Satker) dan perangkat daerah, Rabu (16/09). (Ist)
KLIKPOSITIF -

BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menggelar rekonsiliasi data dengan mengundang masing- masing satuan kerja (Satker) dan perangkat daerah, Rabu (16/09).

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mengecek kelengkapan dan keakuratan data kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN -- KIS) dari segmen Peserta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) satuan daerah dan aparatur desa.

Kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana salah satu tugas BPJS adalah memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja untuk keberlangsungan program JKN-KIS.BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mengadakan Rekonsiliasi Data Peserta Pegawai PPNPN bersama dengan 60 Satker yang berada di wilayah Kabupaten Agam bagian timur dan Kota Bukittinggi. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) BPJS Kesehatan Cabang Bukittingg Rismanelly mengungkapkan kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antara BPJS Kesehatan dengan para Satker bahwa keabsahan data dan keakurasian data merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan JKN-KIS. "Mengingat dinamisnya data PPNPN yang tergantung pada variasi kebijakan, penganggaran serta rekrutmen dari pimpinan instansi maka menjadi penting dilakukan rekonsiliasi berupa verifikasi dan validasi atas kebenaran data yang akan mempengaruhi penjaminan pelayanan kesehatan JKN-KIS bagi peserta," ujar Rismanelly pada Rabu (16/9). Rismanelly menjelaskan proses pelaksanaan rekonsiliasi ini, pertama-tama BPJS Kesehatan bersama Person In Charge (PIC) Satker melakukan verifikasi dan validasi data dari data yang dimiliki masing-- masing, mulai dari kepesertaan PPNPN, pencocokkan pembayaran iuran dan iuran yang telah diterima oleh BPJS Kesehatan. Jika adanya selisih data maupun selisih penyetoran kewajiban iuran, akan dituangkan dalam berita acara. Diharapkan adanya rekonsiliasi berupa verifikasi dan validasi data yang benar dan akurat dapat tercapai. Dari data yang dimiliki oleh Satker akan dicocokkan dengan data dari BPJS Kesehatan. Harmonisasi data ini bertujuan untuk memastikan bahwa besaran iuran yang disetorkan ke kas Negara telah sesuai dengan Perpres serta memastikan pemberi kerja mengetahui hak dan kewajiban dan tentunya kegiatan ini diharapkan tingkat akurasi data kepesertaan JKN -- KIS menjadi valid dan benar," ujar Rismanelly. Sementara itu, perwakilan dari Kantor Kecamatan Matur Kabupaten Agam, Halimah selaku penanggung jawab peserta PPNPN di satuan kerjanya, menyatakan dukungan dan apresiasinya dengan diadakannya kegiatan rekonsiliasi ini karena dapat menjaga validitas dan keabsahan data. "Kegiatan rekonsiliasi bertujuan untuk mengetahui status keaktifan kepesertaan, validitas data dan pencocokkan penyetoran kewajiban iuran. Sehingga peserta tidak mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan nantinya. Tentunya kegiatan ini juga kita dapat mengetahui informasi yang kita butuhkan atas kendala -- kendala yang terjadi di lapangan, mengingat dinamisnya data PPNPN ini," ujar Halimah.

Baca Juga

Editor: Khadijah