BPJS Kesehatan Bukittinggi Perpanjang Nota Kesepatan Bersama Kejaksaan Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama yang sudah terjalin semenjak tahun 2017, Senin (13/07).
BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama yang sudah terjalin semenjak tahun 2017, Senin (13/07). (Ist)

KLIKPOSITIF - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Badan Usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS), BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama yang sudah terjalin semenjak tahun 2017, Senin (13/07).

Turut hadir dalam kegiatan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi beserta jajaran dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi di aula kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

baca juga: Masih Tak Percaya? Biaya Penanganan COVID-19 di Sumbar Rp2 Miliar Lebih

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Sukardi menyampaikan siap membantu dan memfasilitasi dan koordinasi penegakan kepatuhan.

"Kejaksaan siap mendukung Program JKN -- KIS secara penuh. Program ini merupakan program negara yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan, badan usaha yang tidak patuh, maka bisa dikatakan telah melanggar Undang -- Undang. Apabila diperlukan Kejaksaan bisa melakukan penegakan hukum melalui kuasa khusus dari BPJS Kesehatan termasuk perusahaan yang diduga tidak patuh dalam hal pembayaran iuran JKN - KIS, namun kami mengharapkan penegakan kepatuhan Badan Usaha tetap dilakukan secara persuasif," ujar Sukardi melalui rilis yang diterima KLIKPOSITIF .

baca juga: Mau Tahu Lakalantas yang Ditanggung BPJS Kesehatan? Berikut Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Padang!

Senada dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Yessy Rahimi mengatakan diperlukan kerjasama dan peran aktif semua pihak untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh pekerja.

"Dengan adanya perpanjangan Nota Kesepakatan Bersama ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan badan usaha dalam kewajibannya memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Kewajibannya tersebut berupa mendaftarkan diri dan pekerjanya dalam kepesertaan program JKN-KIS, menyampaikan atau memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar serta kepatuhan dalam pembayaran iuran Program JKN-KIS," ujar Yessy.

baca juga: BP Jamsostek Cabang Padang Serahkan Poster K3 kepada 14 Perusahaan Binaannya

Yessy menambahkan, badan usaha atau pemberi kerja yang tidak patuh terhadap hasil dari pemeriksaan kepatuhan, BPJS Kesehatan dapat mengusulkan badan usaha pemberian sanksi administratif bahkan sanksi pidana kepada badan usaha atau pemberi kerja yang tidak patuh.Adapun sanksi tertulis berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat sanksi mendapatkan pelayanan publik tertentu.

"Pada tahun 2019, kami meminta bantuan kepada Kejaksaan melalui surat kuasa khusus (SKK) untuk 6 badan usaha yang tidak menindaklanjuti pemeriksaan kepatuhan dari petugas permeriksa BPJS kesehatan. Alhamdulillah keenam badan usaha tersebut telah mendaftarkan dirinya dan pekerja ke Program JKN-KIS, ujar Yessy.

baca juga: Bantuan Rp600 Ribu untuk Karyawan Harus Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya

Editor: Khadijah