Bersama Taspen dan Jasaraharja, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Gelar Sosialisasi Layanan Koordinasi Manfaat

(Ist)

KLIKPOSITIF Dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan dan menyamakan persepsi tentang Coordinasi of Benefit (COB) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mengadakan sosialisasi kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bersama PT. Jasaraharja dan PT. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero), (17/09).

Kegiatan yang diikuti oleh 65 orang perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi

baca juga: Wirfha Tanjung, Setahun Hanya Bisa Berbaring di Ranjang Berjuang Melawan Penyakit Hingga Anak Putus Sekolah

Hadir sebagai narasumber sosialisasi yaitu Kepala Jasaraharja Cabang Bukitttinggi Buntaran, Kepala Seksi Layanan dan Manfaat, Alpin Supriatna dan Account Officer Mona dari PT. Taspen Cabang Bukittinggi dan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Rismanelly.

Rismanelly mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta JKN – KIS khususnya ASN yang selama ini masih belum paham tentang Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) seperti kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja untuk PNS.

baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai Hari Ini, Berikut Rinciannya

BPJS Kesehatan dalam hal kecelakaan lalu lintas non kecelakaan kerja sebagai penjamin kedua sedangkan penjamin pertama adalah PT. Jasaraharja dan untuk kecelakaan kerja dijamin oleh PT. Taspen. Jadi diharapkan agar semua ASN mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta PT. Jasaraharja, peserta PT. Taspen maupun peserta JKN – KIS dari BPJS Kesehatan,” ujar Rismanelly.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepala Seksi Layanan dan Manfaat, Alpin Supriatna menyampaikan melalui PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 menyatakan, bahwa pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP nomor 70 tahun 2015, di mana pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diamanatkan kepada PT Taspen.

baca juga: BPjamsostek KCP Padang Pariaman Berikan Bantuan Penanganan COVID-19 untuk Pemko Pariaman

“Dengan ini Taspen selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK dan JKM kepada PPPK serta JKK dan pegawai non-ASN, termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah,” tandasnya.

[Rilis]

baca juga: Melalui BPJS Mengajar, Mengenal Lebih Dekat Lagi Program JKN-KIS

Penulis: Khadijah