Sosialisasi JKN - KIS pada Badan Usaha Baru di Pasaman

(Ist)

KLIKPOSITIF --- Dalam rangka meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS) segmen kepesertaan Pekerja penerima Upah (PPU), Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Pasaman bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi bekerjasama mencapai hal tersebut. Salah satunya kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Perusahaan di Kabupaten Pasaman (18/12).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Pasaman untuk mensosialisasikan Jaminan Sosial untuk pekerja yang bekerja di perusahaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Kabupaten BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Syafruddin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pasaman Andika Catur Putra dan Kepala Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Pasaman, HM Soesilo beserta tim.

Kepala Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Pasaman, HM Soesilo mengatakan kegiatan ini berbentuk diklat yang dibagi dalam 2 Batch pertemuan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan yang baru berdiri untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja.

Baca Juga

“Kegiatan ini dihadiri oleh 100 perusahaan yang baru berdiri, dimana dibagi menjadi 2 Batch terdiri dari 50 perusahaan tiap Batch. Diharapkan pemberi kerja tahu akan hak dan kewajibannya untuk memberikan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya yang dikelola oleh dua badan yaitu BPJS Ketenagakerjaaan dan BPJS Kesehatan,” ujar Soesilo.

Disamping itu, Kepala Kabupaten Pasaman BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi menyebutkan sangat mengapresiasi kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Pasaman. Selain itu ia menyampaikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi untuk taat dan patuh memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, khususnya jaminan kesehatan.

“BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Pasaman. Program JKN – KIS ini prinsipnya gotong royong yang diperlukan dukungan para pemangku kepentingan untuk mendukung program ini sesuai dengan kewenangannya. Salah satunya dukungan Dinas Tenaga kerja dalam penegakan hukum serta peran pengawas ketenagakerjaan dalam kepatuhan pemberi kerja dalam memberi jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Diharapkan seluruh masyarakat maupun karyawan yang bekerja di perusahaan baik dari sektor formal maupun informal mendapatkan jaminan kesehatan,” ucap Syafrudin. [Relis]

 

Penulis: Khadijah