Bersama Taspen dan Jasaraharja, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Gelar Sosialisasi Layanan Koordinasi Manfaat

"sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta JKN – KIS khususnya ASN yang selama ini masih belum paham tentang Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) seperti kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja untuk PNS."
(Ist)

KLIKPOSITIF -  Dalam rangka meningkatkan hubungan kemitraan dan menyamakan persepsi tentang Coordinasi of Benefit (COB) dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mengadakan sosialisasi kepada Peserta Jaminan Kesehatan Nasional bersama PT. Jasaraharja dan PT. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero), (17/09).

Kegiatan yang diikuti oleh 65 orang perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi

Hadir sebagai narasumber sosialisasi yaitu Kepala Jasaraharja Cabang Bukitttinggi Buntaran, Kepala Seksi Layanan dan Manfaat, Alpin Supriatna dan Account Officer Mona dari PT. Taspen Cabang Bukittinggi dan Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Rismanelly.

Rismanelly mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta JKN – KIS khususnya ASN yang selama ini masih belum paham tentang Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) seperti kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja untuk PNS.

“BPJS Kesehatan dalam hal kecelakaan lalu lintas non kecelakaan kerja sebagai penjamin kedua sedangkan penjamin pertama adalah PT. Jasaraharja dan untuk kecelakaan kerja dijamin oleh PT. Taspen. Jadi diharapkan agar semua ASN mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta PT. Jasaraharja, peserta PT. Taspen maupun peserta JKN – KIS dari BPJS Kesehatan,” ujar Rismanelly.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepala Seksi Layanan dan Manfaat, Alpin Supriatna menyampaikan melalui PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99 menyatakan, bahwa pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP nomor ... Baca halaman selanjutnya