Kejari Bukittinggi: Badan Usaha Harus Penuhi Jaminan Kesehatan Karyawannya

" jaminan kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah melalui BPJS Kesehatan ini merupakan program pemerintah pusat, yang harus ditindaklanjuti oleh setiap Badan Usaha yang memperkerjakan karyawan."
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Herika lbra Machderi (Ist)

BUKITTINGGI, KLIKPOSITIF - Menindaklanjuti kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kejaksaan Negeri Bukittinggi ingatkan Badan Usaha atau pemberi kerja untuk memenuhi hak kesehatan para pegawai, dengan mendaftarkannya untuk memperoleh jaminan kesehatan.

Hal itu disampaikan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Herika lbra Machderi saat ditemui tim Jamkesnews di sela-sela kesibukannya, Senin, 31 Desember 2018.

Menurutnya, jaminan kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) merupakan tanggung jawab dari pimpinan Badan Usaha atau pemberi kerja yang wajib dipenuhi, dan karyawannya juga berhak menuntut apabila jaminan kesehatan ini tidak mereka dapatkan.

“Pada tahun 2018 ini, Kejari Bukittinggi telah menangani 19 SKK untuk Badan Usaha yang tidak patuh dan total iuran yang terkumpul dari SKK sejumlah Rp. 3.873.164,-. Kebanyakan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Bukittinggi saat ini, masih minimnya kepatuhan Badan Usaha untuk skala kecil, menengah, dan besar, yang masih belum mendaftarkan pegawai nya untuk memperoleh jaminan kesehatan, maka dari itu hal itu sedang ditindaklanjuti, apa alasannya hal ini tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Herika, jaminan kesehatan segmen Pekerja Penerima Upah melalui BPJS Kesehatan ini merupakan program pemerintah pusat, yang harus ditindaklanjuti oleh setiap Badan Usaha yang memperkerjakan karyawan.

Dari hasil peninjauan ke lapangan yang dilakukan, secara perlahan Badan Usaha ini sudah mulai pro aktif mendaftarkan pegawai nya guna memperoleh jaminan kesehatan, dan ini terus didorong oleh Kejaksaan Negeri bersama pihak BPJS Kesehatan, sehingga hak karyawan untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan terpenuhi.

“Namun sebagian kecil dari Badan Usaha ini masih ada yang membandel, dengan alasan tenaga kerjanya digaji masih dibawah Upah Minimum Regional (UMR) atau memperkerjakan bukan pegawai ... Baca halaman selanjutnya