BPJS Kesehatan Sosialisasikan Pendaftaran JKN-KIS Melalui OSS di DPMPTSP Pasaman

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi saat sosialisasikan pendaftaran JKN-KIS melalui OSS, di DPMPTSP Pasaman
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi saat sosialisasikan pendaftaran JKN-KIS melalui OSS, di DPMPTSP Pasaman (Ist)

PASAMAN, KLIKPOSITIF - BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi melaksanakan sosialisasi mekanisme integrasi pendaftaran JKN-KIS badan usaha melaui Online Single Submission (OSS). Kemudian mensosialisasikan Peraturan Presiden RI nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Sosialisasi tersebut ditujukan kepada pekerja penerima upah badan usaha dan portal bersama BPJS , Rabu, 12 Desember 2018. Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman dan Perwakilan Dinas Perindustrian Perdagangan dan tenaga kerja (Perindagnaker) Kabupaten Pasaman.

Hadir sebagai narasumber adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi dan dibuka oleh kepala Dinas DPMPTSP Pemkab Pasaman, Hasiolan Hutagalung.

Baca Juga

“Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. Dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta kemudahan dalam pendaftaran JKN-KIS Badan Usaha,” jelas Yessy Rahimi yang mempunyai wilayah kerja Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, Agam dan Padang Panjang ini.

Dijelaskan Yessy, peraturan BPJS Kesehatan tentang pedoman pendaftaran kepesertaan bagi peserta PPU selain penyelenggara dalam program Jaminan Sosial Kesehatan melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik mengatur tata cara pendaftaran Badan Usaha (Badan Usaha lama dan Badan Usaha baru). Pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya dan pembayaran iuran serta mekanisme pelaporan komitmen pendaftaran dan pembayaran iuran JKN-KIS badan usaha kepada Lembaga OSS.

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 13 menerangkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Pemberi kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan maka pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya.

"Selain itu juga pemberi kerja wajib bertanggungjawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, apabila pemberi kerja belum mendaftarkan dan membayar iuran bagi pekerjanya kepada BPJS Kesehatan" sebutnya.

Sementara itu Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Pasaman, Hasiholan menambahkan program ini sangat baru sehingga perlu penyesuaian dan kerjasama yang baik.

Dengan mengadakan sosialisasi ini, dia berharap badan usaha khususnya yang belum mendaftarkan pekerjanya agar dapat mengikutsertakan karyawannya dalam program JKN-KIS dengan cara yang lebih mudah efektif dan efisien tanpa harus datang langsung.

Hadir dalam pertemuan tersebut Yessy Rahimi selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Hasiholan Hutagalung Kadis DPMPTSP Pemkab Pasaman, Devi Kabid Tenaga Kerja, Syafruddin selaku Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman, Willy Galtieri Kabid PPK BPJS Kesehatan Cabang Bukittingi.

[Man St Pambangun]

Baca Juga

Penulis: Khadijah

Video Terbaru

Wawancara Khusus Langsung dari Ruang Perawatan Pasien COVID 19 di RSAM Bukittinggi

YouTube channel KlikPositif.com