BPJS Bukittinggi dan Kejaksaan Negeri Pasbar Jalin Kerjasama Guna Ikuti Program JKN

"melalui pertemuan ini tentunya nanti akan dapat menghasilkan dan pemecahan atau solusi yang terbaik sehingga bisa mensosialisasikan yang terbaik sebagaimana mestinya di Pasbar"
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi melakukan pendantanganan kerjasama dengan sejumlah petinggi di Kabupaten Pasaman (Ist)

PASBAR, KLIKPOSITIF - Untuk mewujudkan kepatuhan badan usaha dalam mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bukittinggi melakukan pendantanganan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat (Pasbar) serta perjanjian kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Pasbar, Kamis 8 November 2018.

Kesepakatan penandatanganan itu dilakukan di Kantor BPJS Pasaman Barat yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Pasbar, Tailani Moehsad, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi Yessy Rahimi beserta staf, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Joko Santoso, Kepala DPMPTSP Syahnan, beserta undangan lainya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Yessy Rahimi menyebutkan, hari ini kita berkumpul untuk membahas dan berdiskusi dalam rangka pencapaian yang terbaik. Sehingga penyelanggara Program Jaminan Kesehatan dapat berjalan secara efektif, efesien dan terkoordinasi dengan baik di Pasbar.

Adapun ruang lingkup kesepakatan ini meliputi yaitu, penyelesaian ketidak patuhan pemberi kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia para lihak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya dan kerjasama lainya.

Kesepakatan bersama ini juga sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada berbagai pihak yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasbar, Tailani mengatakan, berbagai permasalah yang terjadi diantaranya kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan badan usahanya sebagai anggota BPJS Kesehatan kemudian penyampaian data dan iuran yang tidak lancar. Hal ini tentunya akan merugikan peserta BPJS yang bersangkutan yang tidak sepenuhnya dialaminya.

Oleh sebab itu, melalui pertemuan ini tentunya nanti akan dapat ... Baca halaman selanjutnya